Sejarah Demokrasi Dunia
Demokrasi memiliki beberapa arti: pemerintahan oleh rakyat, yang dilaksanakan baik secara langsung atau melalui perwakilah yang dipilih; suatu
unit politis atau sosial yang memiliki kekuasaan pemerintahan;
masyarakat umum yang dianggap sebagai sumber utama kekuasaan politik; dan pemerintahan mayoritas; prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan menghormati individu dalam komunitas (Answer.com)
Apakah
sebuah bangsa yang menuju demokrasi adalah bangsa yang menuju
kerusakan, kehancuran dan ke-tidak-bertuhan-an? Apakah demokrasi adalah
alat setan? Apakah Tuhan tahu berdemokrasi? Apakah agama-agama di dunia
dapat sejalan dengan perkembangan demokrasi? Apakah dalam demokrasi,
orang dijadikan Tuhan atau rakyat dijadikan Tuhan? Benarkah suara rakyat
selalu suara Tuhan?
Baik
Kristen maupun Islam pernah mempertanyakan hal-hal tersebut di atas.
Demokrasi dicurigai sebagai alat setan yang memindahkan kekuasaan dari
Tuhan kepada manusia. Sedangkan dalam proses demokrasi itu sendiri,
semangat kerakyatan menyentuh tataran keagamaan sehingga kelihatan
adanya kesengajaan mempertanyakan wibawa dan otoritas ‘Tuhan’ dalam hal
ini adalah para pemimpin agama. Proses penguatan hak rakyat dan penduduk
negeri akhir akhir ini makin menguat seiring dengan meningkatnya
tekonologi informasi dan kesadaran tentang hak inidividu untuk
menyuarakan pendapatnya, dan hak untuk mengetahui yang sebenarnya. Hal
ini hampir terjadi disemua negara kecuali negara-negara yang masih
mempertahankan sistem diktator seperti Myanmar, Korea Utara, Kuba dsb.
Jika dalam sebuah negara oposisi tidak diijinkan ada, maka dapat
dipastikan negara tersebut menganut sistim diktator.
1. Sejarah Demokrasi
Kata
‘demokrasi’ berasal dari kata Yunani ‘demos’ yang berarti ‘people’
(rakyat, orang-orang, kelompok orang), lalu ‘kratein’ yang berati ‘to
rule’ (memerintah). Permulaan model dan penerapan demokrasi murni tidak
ditemukan di negeri manapun selain Yunani di abad ke 6 Sebelum Masehi.
Jadi, arti sebenarnya dari demokrasi adalah “rule by the people”. Orang
Yunani memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk yang
mungkin. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah
menjadi kota-negara bagian yang kecil-kecil (tidak pernah lebih dari
10.000 warga), dan semua orang menyuarakan pendapatnya atas
persoalan-persoalan pemerintahan. Kondisi ini serupa dengan jika semua
penduduk Indonesia tersambung dengan internet dan memiliki kemerdekaan
untuk menyuarakan pendapatnya untuk didengarkan oleh pemerintah (ThinkQuest Team 26466)
Tidak
ada sistem perwakilan di Pemerintahan Yunani. Setiap orang adalah
anggota badan pengambil keputusan seumur hidupnya. Kelihatannya hampir
berbentuk demokrasi total kecuali fakta bahwa wanita, budak dan penduduk
asing (lebih dari 50% populasi) tidak dianggap sebagai warganegara
djadi tidak diijinkan memberi suara mereka. Sejak saat itu dunia
mengakui sistem yang dijalankan di Yunani dengan cara meniru,
mengadopsi, menjadikan dasar, atau menyesuaikan dengan situasi, dsb.
Bangsa-bangsa bergerak menuju arah dan penerapan demokrasi dalam
pemerintahan mereka masing-masing.
Pericles,
seorang di antara para pemimpin demokrasi Athena tahun 430,
berargumentasi bahwa demokrasi berhubungan dengan toleransi, tetapi
tidak membuat klaim khusus bagi pemerintahan mayoritas. Baik Plato
maupun Aristoteles mengingatkan bahwa demokrasi harus mempertimbangkan
‘the larger’ dan ‘the wiser’.Aristoteles tetap menyebutkan pentingnya
pemerintahan mayoritas dengan mengatakan bahwa ‘the majority ought to be
sovereign, rahter than the best, where the best are few … A feast to
which all contribute is better than one given at one man’s expense.”
Plato
khususnya prihatin jika demokrasi lebih mengutamakan mayoritas yang
tidak berpendidikan atau miskin yang kemudian bisa membenci kaum kaya,
atau pemerintahan diatur oleh mereka yang tidak bijaksana. Biasanya
minoritas yang kalah termasuk ‘the wiser’. Hanya di abad ke 17
pengukuhan terhadap demokrasi didasarkan pada asumsi tentang kesetaraan
semua warga negara, hal ini muncul sebagai akibat dari reformasi
Protestan.
Kerajaan
Romawi (509-27 SM) mengambil elemen-elemen demorkasi Yunani dan
diterapkan dalam pemerintahannya. Pemerintahan Romawi adalah perwakilan
demokrasi yang terwakili dalam para bangsawan di Senat dan perwakilan di
warga biasa di Dewan. Kekuasaan pemerintahan terbagi dalam dua cabang
tersebut dan mereka memberi suara untuk berbagai masalah. Cicero,
negarawan Romawi masa itu berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak
tertentu yang harus dipelihara, ia juga berpendapat bahwa kekuasaan
pemerintahan dan kekuasaan politik harus berasal dari rakyat.
2. Demokrasi di Abad-Abad Pertengahan
Kekristenan
dengan pengaruh ajaran Alkitab bahwa manusia diciptakan setara di mata
Tuhan, tertanam kuat dalam masyarakat abad-abad pertengahan, pemikiran
demokratis tentang kesetaraan dapat dimengerti oleh banyak orang. Abad
pertengahan mengambil bentuk lain dari pemerintahan yang disebut
feodalisme (masyarakat memiliki hak-hak tertentu dan feodalisme
mengembangkan sistem peradilan untuk membela hak-hak tersebut.
3. Demokrasi di Inggris
Tahun
1215, Magna Carta ditanda tangai hasil pemaksaan para bangsawan
terhadap Raja John yang kemudian terciptalah Parlemen atau Badan pembuat
hukum yang menyatakan bahwa hukum tertulis lebih berkuasa daripada raja
dengan demikian kekuasaan keluarga kerajaan mulai dibatasi dan rakyat
mulai mendapat sebagian kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan Parlemen
semakin menguat dengan munculnya berbagai peraturan yang membatasi
kekuasaan raja. Semkia nkuat Parlemen, semakin banyak hak hak rakyat
untuk menyatakan pendapatnya. dasar-dasar demokrasi Inggris inilah yang
mengilhami dan mempengaruhi pemerintahan maerika Serikat.
Filsuf
Inggris John locke dan seorang filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau
mempengaruhi penguatan nilai-nilai demokrasi walaupun tidak konklusif
merujuk langsung pada demokrasi (Political Dictionary). John Locke dalam bukunya Two Treatises
menyatakan bahwa dibawah ‘kontrak sosial’, tugas pemerintah adalah
untuk melindungi ‘hak-hak alamiah’, yang mencakup ‘hak untuk hidup,
kemerdekaan, dan kepemilikan properti.’
Kemudian
Rousseau memperluas pemikiran tersebut dalam bukunya The Social
Contract (1762). Kedua filsuf ini sangat berpengaruh dalam mempersiapkan
jalan menuju demokrasi Amerika di jaman modern.
4. Jalan Menuju Demokrasi modern
Revolusi
Amerika adalah kejadian penting lain dalam sejarah demokrasi. Deklarasi
Kemerdekaan tahun 1776 Tohams Jefferson mengakui pengaruh John Locke
dan Rousseau dalam penyusunan dokumen kemerdekaan. Dari Locke diambil
pemikiran tentang semua manusia diciptakan setara bahwa manusia punya
hak hidup, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan. Lalu dari Rousseau
diambil pemikiran bahwa rakyat semua orang dapat mengadakan perlawanan
menghadapi pemerintah manakala pemerintah tidak menghargai hak-hak
tersebut.
Revolusi
Perancis membuka jalan pada pemikiran bahwa kemerdekaan terjadi setelah
cabang-cabang pemerintahan legislatif, yudikatif dan eksekutif
dipisahkan. Rakyat Perancis menggulingkan raja, kemudian menetapkan
‘Deklarasi Hak-hak Manusia’ dalam hal kemerdekaan, hak milik, keamanan,
dan penolakkan kepada penindasan.
Di
seluruh dunia, revolusi mulai bermunculan melawan monarkhi, dan
pemerintahan demokratis mulai menjamur. Sebelum abad ke 19 berakhir,
hampir semua morarkhi Eropah barat telah mengadopsi suatu konstitusi
yang membatasi kekuasaan keluarga kerajaan dan memberikan sebagian
kekuasaan kepada rakyat. Demokrasi menjadi semakin populer. Sampai tahun
1950 hampir setiap negara yang independent memiliki pemerintahan yang
memiliki beberapa prinsip dan cita-cita demokrasi. Bangsa yang dijadikan
model dari prinsip-prinsip tersebut adalah Amerika Serikat.
Para
komentator pada periode 1780 – 1920 secara umum menerima permis bahwa
“yang paling miskinpun’ memiliki hak sesungguhnya untuk bersuara
sebagaimana orang-orang kaya, sekalipun banyak dari antara mereka yang
prihatin bahwa tirani mayoritas akan muncul. Jadi untaian lain pemikiran
demokrasi berargumentasi lebih kepada kesetaran kemampuan, bukan
kesetaraan hak.
5. Demokrasi Amerika
Demkorasi
Amerika modern adalah dalam bentuk suatu republik demokratik atau
demokrasi perwakilan. Suatu demkorasi perwakilan muncul di Amerika
Serikat sebab penduduk baru sudah muak dengan pajak tanpa perwakilan dan
mereka menginginkan sistem yang lebih fair dimana orang bisa bersuara
untuk mengatur negara. Mereka menginginkan demokrasi perwakilan dimana
perwakilan yang dipilih yang akan mengatur pemerintahan. Para perwkailan
tersebut dipilih dengan pemikiran bahwa mereka akan secara tepat
mewakili konstituen mereka, tetapi dalam kejadian di mana thal ini tidak
terjadi, pemerintah Amerika Serikat dibagi menjadi 3 cabang untuk
mengawasi penyelewengan. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan absolut. Ketiga
cabang pemerintahan tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk menghindari
tirani mayoritas
Apa yang terjadi di Iran adalah contoh bahwa dunia benar-benar sedang
mengarahkan diri pada kesadaran kemerdekaan, ke arah demokrasi
sesungguhnya. Apa yang bakal terjadi ke depan dalam 10 tahun mendatang,
mungkin sulit ditebak karena implikasi dari demokrasi adalah kebebasan
individu yang dijamin, maka segala hal dapat terjadi.
Apakah
demokrasi adalah melawan Tuhan atau teokrasi? Dari sudut pandang agama,
pergeseran menuju demokrasi pernah menjadi wacana panas yang
menimbulkan berbagai keributan. Demokrasilah yang telah membuat negara
dan agama dipisahkan sehingga agama menjadi urusan privat individu.
Tetapi juga demokrasi telah menolong menyelamatkan kemanusiaan di mana
ketika agama mengambil alih tugas pemerintahan, berbagai bencana
kemanusiaan seperti perang dan penindasan atas nama Tuhan terjadi.
Sejarah agama-agama dipenuhi dengan catatan-catatan berdarah dan
mengerikan tentang politisasi agama. Ketika para rohaniwan mulai
memasuki area yang menurut Yesus “Berikanlah kepada kaisar apa yang
wajib kamu berikan kepada kaisar”, maka mulailah terjadi degradasi
kerohanian.
Kitab-kitab
Perjanjian Lama mencatat bahwa Allah mengakui adanya permintaan rakyat
Israel untuk memiliki raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jika
sebelumnya Musa sebagai pemimpin mereka dan Musa sekaligus adalah nabi,
kini umat Israel meminta seorang raja. Ketika Allah memenuhi permintaan
umat Israel untuk memiliki seorang raja, bibit demokrasi sudah mulai
muncul. Tetapi contoh proto-demokrasi itu telah menghasilkan perang
saudara, perpecahan bangsa, dan pembuangan ke Babilonia.
Suara
mayoritas yang menyesatkan punya contoh dalam Perjanjian Lama, ketika
Harun harus dipaksa oleh sebagian besar umat Israel untuk membuat anak
lembu mas. Masih ada beberapa peristiwa lain di mana rakyat menuntut
sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Sedangkan
pada jaman Yesus, Yesus ‘memimpin’ semacam gerakan yang mengedepankan
‘the masses’ sehingga kelihatan bahwa Yesus berpihak kepada orang
sederhana, miskin, menderita dan tersingkir dalam masyarakat. Ia
menyuarakan hak orang banyak untuk diperlakukan sama oleh aturan agama,
dan mengambil kewenangan untuk mengkritisi kekuasaan religius masa itu.
Yesus berjalan searah dengan perkembangan peradaban manusia. Ia memulai
pemikiran baru bagi masa itu untuk memisahkan apa yang menjadi hak
kaisar dan apa yang menjadi hak Allah (walaupun seluruhnya jelas milik Allah)
Demokrasi
mungkin tidak terhindarkan dalam perkembangan peradaban manusia. Tetapi
demokrasi tidak bisa serta merta menempatkan manusia independen dari
Tuhan. Demokrasi memiliki dasar dalam agama, dan tidak bertentangan
dengan agama, sepanjang demokrasi memperbaiki kualitas pemahaman dan
tanggung jawab bahwa manusia adalah ciptaan Allah, semua manusia
diciptakan setara, semua manusia harus mempertanggung jawabkan hidupnya
kepada Pencipta – Allah semesta alam.
